Oleh: Ikhlas Khairi
Tujuh bulan pascabencana, Aceh masih berjalan dengan beban luka yang belum selesai. Di banyak daerah, masyarakat masih menghadapi kenyataan pahit: jalan yang rusak, akses ekonomi yang terganggu, fasilitas publik yang belum sepenuhnya pulih, dan kehidupan warga yang masih berusaha kembali ke titik normal.
Namun di tengah kondisi itu, muncul sebuah ironi. Program pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mulai berjalan ketika sebagian masyarakat masih berjuang memperbaiki hal-hal paling dasar dalam kehidupan mereka.
Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin pembangunan baru bisa bergerak cepat, sementara pemulihan atas kerusakan akibat bencana yang menyentuh langsung kehidupan rakyat masih berjalan lambat?
Masyarakat bukan menolak pembangunan. Masyarakat tidak anti terhadap program pemerintah. Tetapi pemerintah harus memiliki kepekaan dan skala prioritas yang jelas. Sebab negara hadir bukan hanya untuk membangun gedung, membuat program, atau mengejar target administrasi. Negara hadir untuk memastikan rakyatnya mampu bangkit ketika mengalami musibah.
Hari ini, banyak warga justru mulai bergerak dengan kekuatan sendiri. Masyarakat melakukan swadaya, memperbaiki akses secara mandiri, membantu tetangga, dan mengumpulkan tenaga serta sumber daya karena menunggu bantuan pemerintah terlalu lama.
Ini menjadi kritik yang serius: jangan sampai rakyat merasa harus menyelamatkan dirinya sendiri ketika negara masih sibuk menyusun rencana.
Di saat warga masih melewati jalan berlumpur, membawa hasil kebun dengan susah payah, dan menghadapi biaya hidup yang meningkat akibat rusaknya akses, pembangunan Kopdes yang berdiri tanpa menyentuh kebutuhan paling mendesak berpotensi menjadi simbol yang keliru.
Sebab pembangunan bukan hanya soal bangunan yang berdiri. Pembangunan adalah tentang menjawab jeritan masyarakat yang belum terdengar.
Jangan sampai Kopdes menjadi bukti bahwa pemerintah lebih cepat membangun sesuatu yang baru daripada menyelesaikan sesuatu yang rusak. Jangan sampai masyarakat melihat negara hadir untuk proyek, tetapi terlambat hadir untuk pemulihan.
Ada luka yang tidak terlihat dalam angka laporan. Ada rasa kecewa ketika masyarakat diminta bersabar, sementara kebutuhan mereka yang paling mendasar belum menjadi prioritas.
Aceh tidak kekurangan program. Aceh tidak kekurangan seremoni. Yang sering dipertanyakan masyarakat adalah keberpihakan: apakah kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat atau hanya lahir dari meja birokrasi?
Jika pembangunan benar-benar untuk rakyat, maka dengarkan suara rakyat yang sedang bertahan hidup. Perbaiki jalan mereka. Pulihkan ekonomi mereka. Kembalikan rasa aman mereka.
Jangan biarkan bangunan yang berdiri megah menjadi pengingat bahwa masih ada masyarakat yang merasa ditinggalkan.
Tujuh bulan pascabencana adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan keseriusan. Jangan sampai setelah bencana berlalu, perhatian negara juga ikut berlalu.
Aceh membutuhkan pemulihan yang nyata, bukan sekadar pembangunan yang terlihat indah dalam laporan.
Karena bagi rakyat yang masih berjuang, pembangunan tanpa kepedulian hanya akan menjadi monumen dari lambannya negara mendengar.
Aceh belum pulih. Jangan tambah luka masyarakat dengan kebijakan yang kehilangan rasa.
Penulis merupakan Devisi Investigasi YAC (Youth Againts Coroption)
