BENER MERIAH, GEMAPERS.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Youth Againts Coruption menyoroti proses validasi dan verfikasi data korban bencana di Kabupaten Bener Meriah.
Melalui Devisi Investigasi mereka, Ikhlas Hairi, YAC menilai proses validasi dan verifikasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU-PKP) amburadul.
Oleh karena itu, dirinya mendesak Bupati Bener Meriah untuk menegur dinas tersebut atas kelalaian dan ketidakseriusan mereka dalam validasi dan verifikasi data korban.
“Kami menemukan banyak kasus kesalahan penginputan data korban. Hal ini tentu berefek pada keseriusan pemda dalam proses pemulihan pascabencana di Bener Meriah,” ujar Ikhlas, Sabtu (7/3/2026).
Ikhlas menjelaskan, dalam beberapa laporan yang masuk ke pihaknya, didapati kasus dimana rumah korban yang mengalami kerusakan parah dan seharusnya mendapat bantuan malah dikeluarkan dari data penerima.
Sementara korban lain yang hanya tempat usaha atau rumah kebunnya rusak justru masuk.
“Data itu harus di crosscek kembali, di beberapa desa justru yang rusak rumah kebunnya masuk data penerima bantuan malah yang rusak parah dikeluarkan,” ujar Ikhlas.
Laporan lain kata Ikhlas, terdapat kesalahan dalam penginputan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kemudian menyebabkan korban terhambat dalam menerima bantuan.
“Yang terbaru salah input nama dan NIK. Ini kan konyol,” tegas Ikhlas.
Ikhlas juga menyoroti lambatnya penanganan jembatan yang rusak. Plt Kadis PU-PKP dinilai kurang tanggap dan cekatan dalam menindaklanjuti kebutuhan warga terkait jembatan.
“Contohnya, jembatan Wih Kanis yang sebelumnya viral karena tidak kunjung ditangani. Menunggu warga patungan, baru ada tindakan nyata,” katanya.
“Ini yang terbaru jembatan penghubung di Ramung Jaya – Buntul Kemumu, juga tidak kunjung mendapat penanganan berarti. Hingga masyarakat buka donasi untuk memperbaiki,” sambungnya.
Plt Kadis PU-PKP kata Ikhlas, seharusnya lebih aktif untuk memastikan akses jalan masyarakat terpenuhi pasca bencana.
“Masyarakat patungan untuk memperbaiki jalan merupakan tamparan keras bagi Dinas PU. Seharusnya kadisnya malu,” ungkap Ikhlas.
Oleh sebab itu kata Ikhlas, YAC mendesak Bupati Bener Meriah untuk menegur Plt Kadis PU-PKP dan melakukan evaluasi terhadap dinas tersebut secara keseluruhan. (Ril/RG)
