BENER MERIAH, GEMAPERS.COM – Pernyataan DPRK Bener Meriah yang mengaku tidak dilibatkan dalam penanganan pascabencana menuai kritik keras dari Youth Against Corruption (YAC). Alih-alih menjadi alasan yang dapat dibenarkan, pernyataan tersebut justru memperlihatkan lemahnya pemahaman lembaga legislatif terhadap peran dan tanggung jawabnya sendiri.
Koordinator Investigasi YAC, Ikhlas Khairi, menilai sikap tersebut tidak logis. Menurutnya, DPRK bukan pihak yang harus menunggu undangan untuk bekerja. “DPRK adalah lembaga pengawas, bukan penonton yang baru bergerak jika dipanggil. Pernyataan seperti ini menunjukkan cara pandang yang keliru terhadap fungsi kelembagaan,” ujarnya.
Dalam situasi krisis seperti pascabencana, lanjut Ikhlas, kehadiran DPRK seharusnya bersifat aktif dan inisiatif. Fungsi pengawasan tidak bergantung pada dilibatkan atau tidak oleh pihak eksekutif. “Tanggung jawab itu melekat, bukan opsional. Kalau menunggu dilibatkan, berarti ada yang salah dalam memahami mandat,” tegasnya.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan mulai dari hunian sementara yang belum layak hingga infrastruktur yang belum pulih pernyataan tersebut dinilai mencerminkan sikap yang tidak responsif. YAC mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan legislatif dapat berdampak pada minimnya kontrol terhadap kebijakan publik, terutama dalam situasi darurat.
Lebih jauh, YAC menilai narasi “tidak dilibatkan” berpotensi menjadi alasan yang melemahkan akuntabilitas. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRK dituntut hadir, memantau, dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat. “Jika dalam kondisi mendesak saja memilih menunggu, maka publik berhak mempertanyakan kapan fungsi pengawasan itu benar-benar dijalankan,” tutup Ikhlas. (Ril)
