BENER MERIAH, GEMAPERS.COM – Beredarnya surat edaran Perkumpulan Konvensional Greenbean (PKG) terkait larangan pemasangan pamflet harga kopi gelondong menuai sorotan. Setiadi Miranda mempertanyakan kapasitas serta dasar kewenangannya tersebut dalam mengatur keterbukaan informasi harga kopi di Kabupaten Bener Meriah.
Menurut Setiadi, petani yang menanam, merawat, dan menghasilkan kopi memiliki hak untuk mengetahui perkembangan harga secara terbuka. Pedagang memang memiliki peran penting dalam rantai perdagangan, tetapi tata niaga kopi seharusnya berjalan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan saling menguntungkan.
Jangan sampai petani justru kesulitan memperoleh informasi harga, sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai terbaik dari hasil panennya sendiri.
Ia juga berharap Bupati Bener Meriah segera memanggil pengurus PKG bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk meminta penjelasan mengenai dasar penerbitan surat edaran tersebut, termasuk alasan dan landasan penertiban pamflet harga kopi di lapangan.
Menurutnya, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan petani maupun pelaku usaha perdagangan kopi.
“Petani tidak meminta keistimewaan. Kami hanya menginginkan keterbukaan informasi harga dan keadilan dalam perdagangan. Pemerintah harus hadir di sisi petani serta memastikan hak-hak petani terlindungi,” demikian harapannya.
Penulis merupakan setiadi Miranda petani asal Bener Meriah.
