BENER MERIAH, GEMAPERS.COM – Aksi razia terhadap sejumlah pengepul kopi yang melibatkan Perkumpulan Konvensional Greenbean (PKG) di Kabupaten Bener Meriah menuai sorotan masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan legalitas kelembagaan, dasar hukum, serta batas kewenangan PKG dalam melakukan tindakan yang bersinggungan langsung dengan aktivitas usaha masyarakat.
Pertanyaan mendasar yang berkembang di tengah masyarakat adalah, atas dasar kewenangan apa PKG melakukan razia terhadap para pengepul kopi? Apakah kegiatan tersebut merupakan bagian dari mandat resmi pemerintah daerah, bentuk pendampingan bersama instansi terkait, atau inisiatif organisasi sendiri?
Kejelasan mengenai hal ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Polemik tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa kegiatan penertiban itu tidak diketahui oleh Bupati maupun Wakil Bupati Bener Meriah. Jika informasi tersebut benar, kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme koordinasi antara PKG, instansi pemerintah terkait, dan pimpinan daerah sebelum kegiatan dilaksanakan.
Sorotan juga mengarah kepada Wakil Bupati Bener Meriah yang disebut-sebut menyampaikan kekecewaan terhadap tindakan PKG. Terlebih, Wakil Bupati juga menjabat sebagai Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bener Meriah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi kelembagaan dalam persoalan yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian dan tata niaga kopi di daerah.
Di sisi lain, masyarakat menilai persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada saling menyalahkan antara PKG dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai siapa yang menginisiasi kegiatan tersebut, apa dasar hukum pelaksanaannya, serta sejauh mana keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Sebelumnya, dalam pemberitaan pada 13 November 2026, terungkap bahwa Satpol PP sempat mendampingi kegiatan penertiban pamflet harga kopi. Namun, setelah menerima perintah Bupati, Satpol PP kemudian memasang kembali pamflet tersebut. Dinas Perdagangan juga telah memberikan penjelasan bahwa penertiban dan pemeriksaan alat ukur harus dilaksanakan sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rangkaian peristiwa tersebut semakin memperkuat kebutuhan akan kejelasan peran dan batas kewenangan setiap pihak. Sebab, kegiatan pengawasan, pendampingan, dan penertiban merupakan hal yang berbeda dan masing-masing memiliki dasar serta mekanisme pelaksanaan tersendiri.
Masyarakat menginginkan persoalan ini dijelaskan secara transparan, bukan sekadar direspons melalui pembelaan atau pernyataan sepihak. Legalitas organisasi, mandat kelembagaan, serta dasar hukum setiap tindakan di lapangan harus dibuka agar tidak menimbulkan preseden yang keliru dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Persoalan kopi di Bener Meriah bukan hanya menyangkut kepentingan organisasi maupun kelompok pedagang tertentu. Di balik aktivitas perdagangan tersebut terdapat ribuan petani yang menggantungkan kehidupan ekonomi keluarganya pada komoditas kopi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut tata niaga kopi benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya petani. Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi dan mekanisme kelembagaan justru berkembang menjadi polemik yang merugikan masyarakat kecil.
Kini, publik menunggu jawaban yang jelas: siapa yang memberikan kewenangan kepada PKG untuk melakukan penertiban terhadap pengepul kopi, apa dasar hukumnya, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut?
Penulis merupakan Putra Arita S.E Petani Kopi dan Aktivis Bener Meriah.
