BENER MERIAH, GEMAPERS.COM – Tindakan razia terhadap pamflet informasi harga kopi petani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bener Meriah menuai sorotan. Tindakan tersebut dipertanyakan karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bener Meriah Sumatera Utara (HIMABEM-SU), Mughni Cempege, mendesak Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala Satpol PP menyusul polemik penertiban pamflet harga kopi tersebut.
Menurut Mughni, tindakan aparat pemerintah harus berlandaskan aturan hukum yang jelas. Setiap penertiban tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa menjelaskan ketentuan yang menjadi dasar tindakan tersebut.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki tiga tugas utama, yaitu:
1. Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Sementara itu, Pasal 7 PP Nomor 16 Tahun 2018 mengatur kewenangan Satpol PP, termasuk melakukan penertiban nonyustisial terhadap pihak yang melakukan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, menindak gangguan ketertiban umum, melakukan penyelidikan, serta tindakan administratif sesuai ketentuan.
Dengan demikian, kewenangan Satpol PP dalam melakukan penertiban harus berkaitan dengan pelanggaran aturan yang menjadi kewenangannya. Bukan berarti setiap kegiatan atau penyampaian informasi masyarakat dapat langsung ditertibkan tanpa dasar hukum.
Pamflet harga kopi merupakan media penyampaian informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat, khususnya petani kopi. Keterbukaan informasi harga sangat penting agar petani memiliki gambaran mengenai perkembangan harga komoditas yang mereka hasilkan.
Atas persoalan tersebut, HIMABEM-SU mendesak Bupati Bener Meriah untuk mengevaluasi Kepala Satpol PP serta meminta penjelasan resmi mengenai dasar hukum, alasan, dan prosedur pelaksanaan razia pamflet harga kopi.
HIMABEM-SU juga meminta agar pemerintah daerah tidak mengabaikan kepentingan petani dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai tindakan penertiban justru menimbulkan keresahan dan membatasi ruang masyarakat dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi mereka.
Penegakan aturan harus berjalan sesuai hukum dan kewenangan. Satpol PP hadir untuk menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat, bukan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan petani. (Ril)
