BENER MERIAH, GEMAPERS.COM – Himpunan Mahasiswa Bener Meriah Sumatera Utara (HIMABEM-SU) menegaskan agar proses seleksi Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bengi dilakukan secara transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Bener Meriah.
Ketua Umum HIMABEM-SU, Mulyani, kepada gemapers senin (3/11/2025) menyampaikan bahwa jabatan strategis seperti Direktur Utama Tirta Bengi tidak boleh dijadikan ruang bagi kepentingan politik atau kelompok tertentu. Ia menekankan pentingnya memilih figur yang memahami karakter daerah dan memiliki komitmen membangun Bener Meriah, bukan yang hanya datang membawa kepentingan pribadi.
“Kami mengingatkan, jangan sampai putra daerah hanya jadi penonton di tanah sendiri. Seleksi ini harus bersih, terbuka, dan benar-benar menghadirkan pemimpin yang berkomitmen untuk kemajuan daerah,” tegas Mulyani.
Ia juga menyoroti pentingnya keberpihakan pada putra daerah dalam penentuan posisi direktur. Menurutnya, putra daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakter masyarakat, kondisi sosial, serta tantangan pelayanan air bersih di daerah tersebut.
“Perumda Tirta Bengi adalah milik rakyat Bener Meriah. Sudah sewajarnya dipimpin oleh orang yang mengenal daerahnya sendiri, baik secara sosial maupun emosional. Putra daerah memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar terhadap kemajuan kampung halamannya,” lanjut Mulyani.
Lebih jauh, HIMABEM-SU menilai bahwa Perumda Tirta Bengi memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dikelola secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, perusahaan ini tidak hanya mampu memperluas akses air bersih, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Perumda Tirta Bengi bukan hanya soal air bersih, tapi juga soal masa depan ekonomi Bener Meriah. Kepemimpinan yang tepat akan menentukan sejauh mana daerah ini bisa mandiri dan berkembang,” jelas Mulyani.
HIMABEM-SU mendesak panitia seleksi dan pemerintah daerah untuk menjunjung tinggi asas transparansi dan keadilan, serta membuka seluruh proses seleksi kepada publik. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi daerah tetap terjaga dan proses pembangunan berjalan dengan baik. (RG)
