BENER MERIAH, GEMAPERS.COM — Belum terealisasinya pembangunan Jembatan Bailey Perumpakan di Kecamatan Mesidah mendapat sorotan dari YAC. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Menurut YAC, persoalan Jembatan Perumpakan tidak semestinya hanya dilihat sebagai satu paket pekerjaan infrastruktur. Jembatan tersebut berkaitan langsung dengan akses masyarakat di tiga kampung, yakni Perumpaken Benjadi, Hakim Peteri Pintu, dan Simpur.
“Ini bukan sekadar pembangunan satu jembatan. Ini menyangkut akses masyarakat di tiga kampung terhadap kebun, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, pemerintah harus melihatnya berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya,” ujar YAC.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang harus bergotong royong, bahkan sempat menggalang donasi untuk membantu memenuhi kebutuhan akses.
Menurut YAC, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Kalau masyarakat sampai harus bergotong royong dan menggalang donasi untuk memenuhi kebutuhan akses, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana skala prioritas pembangunan ditentukan. Jangan sampai masyarakat harus mencari solusi sendiri untuk kebutuhan infrastruktur yang menyangkut kepentingan publik,” tegasnya.
YAC meminta DPUPKP memberikan penjelasan terbuka mengenai status pembangunan Jembatan Bailey Perumpakan, termasuk kesiapan teknis, proses pengadaan, kendala yang dihadapi, serta kepastian waktu dimulainya pekerjaan fisik.
Menurutnya, keberadaan suatu proyek dalam perencanaan atau penganggaran belum cukup jika manfaat pembangunan belum dirasakan masyarakat.
“Ukuran pembangunan bukan hanya apakah proyek sudah masuk perencanaan atau penganggaran. Yang paling penting adalah apakah masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya. Kalau akses warga belum terpenuhi, pemerintah harus menjelaskan apa kendalanya dan kapan persoalan itu diselesaikan,” katanya.
YAC juga meminta pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator dalam menentukan prioritas pembangunan, seperti tingkat kebutuhan masyarakat, jumlah warga yang terdampak, fungsi akses, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.
“Jangan hanya mengejar banyaknya paket pembangunan. Pemerintah harus memastikan mana yang paling mendesak bagi masyarakat. Jembatan yang menjadi akses bagi tiga kampung harus mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan dan urgensinya,” ujar YAC.
Terlebih, masyarakat di wilayah tersebut juga bergantung pada aktivitas perkebunan, termasuk komoditas kopi. Akses yang tidak memadai berpotensi menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil perkebunan.
YAC meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah segera memberikan kepastian kepada masyarakat di tiga kampung tersebut.
“Masyarakat tidak membutuhkan janji pembangunan yang terus berulang. Mereka membutuhkan kepastian kapan jembatan dibangun dan kapan akses mereka kembali aman dan layak. Pemerintah harus serius menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari skala prioritas pembangunan,” pungkas YAC.
Penulis merupakan Koordinator Investigasi YAC
