ACEH TENGAH, GEMAPERS.COM – Agus Muliara, seorang aktivis dari Aceh Tengah, kembali angkat bicara terkait kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang dinilainya belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Kritik tersebut disampaikan Agus setelah terungkapnya sejumlah temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait berbagai paket pekerjaan di daerah tersebut untuk tahun anggaran 2023.
Agus menilai bahwa kinerja DPRK dalam mengawasi jalannya pembangunan dan penggunaan anggaran masih jauh dari harapan masyarakat.
Agus mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggota DPRK yang seakan-akan hanya sibuk mencari dukungan suara saat Pemilu, tetapi lupa akan tanggung jawab mereka setelah terpilih.
“Saat pemilu, para anggota DPRK ini gencar meminta dukungan dari masyarakat, tetapi ketika mereka sudah terpilih, mereka cenderung melupakan tugas utama mereka, yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah,” ungkap Agus.
Ia menyoroti sejumlah paket pekerjaan yang telah menjadi temuan BPK RI sebagai salah satu contoh nyata dari lemahnya pengawasan DPRK. Temuan-temuan tersebut, menurutnya, mencerminkan adanya indikasi ketidakteraturan dalam pengelolaan anggaran, yang seharusnya dapat dicegah jika DPRK menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.
Agus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan di Aceh Tengah. “Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran daerah digunakan dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa anggota DPRK harus lebih proaktif dalam menjalankan tugas pengawasan mereka, tidak hanya sekadar hadir dalam rapat atau memberikan persetujuan atas anggaran, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap proyek dan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
“Anggota DPRK harus berani mengambil sikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Ini bukan hanya soal menjaga citra lembaga, tetapi lebih dari itu, ini soal menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memilih mereka,” jelas Agus.
Sebagai aktivis yang telah lama berkecimpung dalam isu-isu sosial dan pembangunan di Aceh Tengah, Agus mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi kinerja DPRK dan pemerintah daerah. Menurutnya, partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah berjalan dengan baik dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
“Kita tidak boleh diam. Masyarakat harus ikut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan ada kejanggalan atau pelanggaran. DPRK adalah wakil rakyat, dan mereka harus bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Agus berharap, dengan adanya perhatian yang lebih serius dari DPRK Aceh Tengah, berbagai temuan BPK RI dapat segera ditindaklanjuti, dan daerah ini bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh Tengah.(Ril).
